Pemerintah Optimalkan Aset Negara Lewat Fleksibilitas Baru Struktur Holding Danantara
AKSINEWS.COM – Pemerintah resmi memperluas kewenangan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2026 sebagai perubahan atas aturan sebelumnya. Melalui regulasi yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 8 April 2026 tersebut, Danantara diberikan mandat untuk membentuk lebih dari satu holding investasi serta holding operasional berbentuk perseroan terbatas. Danantara kini memosisikan diri sebagai pemegang saham tunggal sekaligus induk utama yang membawahi entitas-entitas khusus untuk mengelola aset serta perusahaan negara secara lebih spesifik dan terarah.
Fleksibilitas struktur ini tertuang dalam penyisipan Pasal 29A hingga Pasal 29C yang memungkinkan Danantara mendirikan berbagai holding dengan persetujuan Presiden. Holding investasi yang dibentuk nantinya dapat memiliki fokus berbeda, mulai dari orientasi imbal hasil komersial, fokus pada pembangunan nasional dan pelayanan publik, hingga tujuan strategis lainnya. Keleluasaan ini membuka ruang bagi Danantara untuk mengoptimalkan pengelolaan aset melalui skema yang lebih terspesialisasi, di mana tanggung jawab atas keuntungan maupun kerugian investasi dibatasi sebatas nilai penyertaan modal pada masing-masing holding.
Salah satu poin krusial dalam aturan baru ini adalah terbukanya peluang dukungan fiskal langsung dari negara bagi holding yang menjalankan fungsi pembangunan nasional. Berdasarkan Pasal 31A, holding tersebut dapat menerima penyertaan modal negara (PMN) yang bersumber dari dana segar, aset negara, hingga piutang negara. Setelah menerima PMN, status holding tersebut secara otomatis berubah menjadi Badan Usaha Milik Negara yang berfungsi sebagai alat fiskal pemerintah, sehingga peran Danantara kini melampaui sekadar kendaraan investasi menjadi pendukung langsung agenda pembangunan ekonomi nasional.
Regulasi tersebut menetapkan pemisahan peran yang tegas agar pengelolaan aset tetap profesional dan akuntabel. Kegiatan investasi yang bersifat komersial akan dijalankan secara khusus oleh PT Danantara Investment Management. Sebaliknya, holding yang mengemban tugas pembangunan nasional diwajibkan untuk selalu mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi kesejahteraan sosial serta ekonomi, dengan tetap mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, keberlanjutan, dan akuntabilitas dalam setiap pengambilan keputusan strategisnya.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2026 menjadi instrumen hukum penting yang mempertegas transformasi peran BPI Danantara dalam ekosistem ekonomi Indonesia. Penyesuaian regulasi ini menjadikan pemerintah memiliki instrumen yang lebih tangkas untuk melakukan konsolidasi aset negara sekaligus mendorong pencapaian target-target pembangunan. Langkah ini sekaligus mencerminkan model pengelolaan investasi negara yang lebih dinamis, di mana efisiensi korporasi dipadukan dengan tanggung jawab negara dalam membiayai agenda pembangunan strategis di masa depan. (red)