Editorial: PDIP Menepuk Air di Dulang Terpercik Muka Sendiri?
AKSINEWS.COM – PDI Perjuangan gencar melayangkan kritik tajam terhadap jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari urusan dapur fiskal hingga isu militerisme, partai banteng moncong putih ini seolah mengambil posisi sebagai pengawal utama demokrasi. Namun, jika ditelaah lebih dalam, narasi kritik yang dibangun oleh partai ini justru berpotensi menjadi bumerang yang menghantam wajah mereka sendiri.
Salah satu poin paling krusial yang dilempar adalah tudingan bahwa carut-marut kondisi fiskal dan beban kebijakan anggaran yang dihadapi pemerintahan saat ini merupakan warisan masalah dari rezim sebelumnya. Mereka juga menyoroti kebijakan makro seperti penataan dana pendidikan nasional yang dinilai mengambil alih porsi anggaran sehingga mengancam kualitas SDM, serta mengkritik program-program baru seperti makan bergizi gratis, Koperasi Desa Merah Putih, hingga kebijakan perdagangan luar negeri. Tidak hanya itu, di ranah sipil, mereka menyuarakan kekhawatiran atas menguatnya gejala militerisme dan tindakan represif terhadap kelompok kritis, sembari tetap menjaga jarak historis dengan menolak gelar pahlawan bagi Soeharto.
Merespons rentetan serangan ini, Presiden Prabowo Subianto memilih menyikapinya dengan berlapang dada. Meski mengakui sempat merasa pilu mendengar tajamnya kritikan tersebut, ia tetap menghormati peran oposisi sebagai kekuatan penyeimbang yang sah dalam demokrasi.
Namun, sikap kritis ini memicu pertanyaan skeptis di tengah publik. Tudingan bahwa masalah hari ini adalah warisan masa lalu dinilai seperti menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Publik tentu tidak lupa bahwa pencipta warisan yang dikeluhkan itu, yakni pemerintahan Presiden Joko Widodo periode kedua, adalah pemerintahan yang lahir, dibesarkan, dan disokong penuh oleh mereka sebagai partai penguasa utama saat itu.
Jika sekarang kondisi fiskal, regulasi dana pendidikan, dan arah perjanjian dagang internasional dinilai sebagai sumber masalah, maka secara tidak langsung mereka sedang menunjuk hidung sendiri. Sebagai motor utama koalisi pemerintah dan fraksi terbesar di DPR selama satu dekade terakhir, setiap kebijakan yang kini dikritik sebenarnya adalah produk hukum yang dulunya ikut mereka ketok palu. Muncul sinisme publik yang mempertanyakan apakah tepat menyebut pihak lain sebagai biang kerok, jika mereka sendiri adalah arsitek utama yang ikut merancang dan mengawal kebijakan tersebut hingga mendarat di meja pemerintahan sekarang.
Hubungan sebab-akibat ini terlihat jelas jika kita membedah porsi dari seluruh rangkaian kritik yang disampaikan. Dari total sembilan poin keberatan yang dilayangkan, terdapat tiga poin utama yang secara langsung berakar dari produk kebijakan masa lalu. Poin tersebut meliputi tudingan warisan masalah ekonomi, formulasi anggaran wajib untuk dana pendidikan, serta arah kebijakan perdagangan internasional dengan Amerika Serikat. Sementara itu, enam poin sisanya murni menargetkan kebijakan atau karakter baru di era sekarang, seperti isu militerisme, tindakan represif, program makan bergizi, Koperasi Desa Merah Putih, border carbon adjustment, dan urusan gelar pahlawan.
Sebesar 33,33% (tiga puluh tiga koma tiga puluh tiga persen), atau sepertiga dari keseluruhan substansi kritik saat ini, sebenarnya mempersoalkan dampak dari kebijakan era sebelumnya. Hal ini menjadi bukti ironis bahwa sepertiga dari peluru kritik yang mereka tembakkan saat ini sebenarnya menyasar pada rekam jejak mereka sendiri di masa lalu.
Tim Redaksi