Jokowi Menjawab Tudingan: Kebijakan Adalah Arahan Presiden, Tapi Korupsi Urusan Menteri
AKSINEWS.COM – Mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), akhirnya angkat bicara merespons riuh rendah tudingan yang menyeret namanya dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait kuota haji tambahan tahun 2024. Bertempat di kediamannya di Solo pada Jumat (30/1/2026), Jokowi memberikan klarifikasi yang tidak hanya membela integritasnya, tetapi juga menegaskan garis demarkasi antara kebijakan strategis presiden dan pelaksanaan teknis di level kementerian.
Polemik ini memanas setelah muncul pengakuan mengejutkan dari mantan Menteri Agama periode 2020-2024, Yaqut Cholil Qoumas. Dalam sebuah siniar (podcast) di YouTube yang tayang pada 15 Januari lalu, Yaqut menyebutkan bahwa 20.000 kuota haji tambahan untuk musim haji 2024 diterima langsung melalui komunikasi tingkat tinggi antara Presiden Jokowi, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menpora Dito Ariotedjo dengan otoritas Arab Saudi.
Namun, yang menjadi persoalan hukum adalah bagaimana kuota tambahan tersebut dikelola dan dialokasikan, yang kemudian diduga terjadi penyimpangan di luar prosedur resmi yang ditetapkan undang-undang.
Jokowi secara terbuka mengakui bahwa inisiatif mengejar kuota tambahan tersebut memang datang darinya. Ia memandang hal itu sebagai solusi atas antrean haji yang kian mengular. ”Ya, memang itu kebijakan Presiden. Memang itu arahan dari Presiden,” ujar Jokowi dengan nada tenang.
Ia menjelaskan bahwa perannya berhenti pada level kebijakan makro, melobi Kerajaan Arab Saudi dan menyerahkan teknis pengelolaannya kepada instansi terkait, dalam hal ini Kementerian Agama.
Bagi Jokowi, keterlibatan namanya dalam berbagai kasus korupsi yang menyentuh program pemerintah adalah konsekuensi logis dari sistem presidensial. Ia berargumen bahwa hampir semua program kerja menteri bermuara pada arahan atau keputusan presiden.
”Setiap kasus pasti mengaitkan dengan nama saya, karena apapun program kerja menteri pasti dari kebijakan Presiden. Tetapi tidak ada yang namanya perintah, tidak ada yang namanya arahan untuk korupsi. Enggak ada,” tegasnya.
Penambahan kuota haji melalui jalur lobi kepala negara seringkali dipandang sebagai prestasi diplomatik. Namun, ketika kuota tersebut turun secara mendadak (ad-hoc), sistem birokrasi di bawahnya seringkali tidak siap atau justru melihat celah untuk melakukan “permainan” dalam pembagian porsi haji reguler dan haji khusus.
Pernyataan Jokowi bahwa ia “menyerahkan pengelolaan kepada kementerian” menunjukkan pola delegasi penuh. Secara hukum, ini menempatkan tanggung jawab pidana pada pelaksana teknis Kementerian Agama, kecuali jika ditemukan bukti adanya aliran dana atau instruksi spesifik untuk menyimpang dari aturan.
Penjelasan Jokowi yang menyebutkan “niat baik” adalah upaya untuk menjaga legacy kepemimpinannya. Di mata publik, kasus ini akan menjadi ujian apakah sistem pengawasan internal pemerintah mampu membedakan antara kesalahan administrasi dan niat jahat (mens rea) untuk memperkaya diri.
Meskipun Jokowi telah memberikan klarifikasi, bola panas kini berada di tangan aparat penegak hukum untuk membuktikan apakah ada instruksi “bawah tangan” atau murni kegagalan sistem di internal Kementerian Agama.
Kasus ini juga menjadi peringatan bagi pemerintahan saat ini bahwa setiap kebijakan populer yang bersifat diskresioner seperti kuota tambahan membutuhkan pengawasan yang jauh lebih ketat agar tidak menjadi ladang korupsi bagi oknum di tingkat eksekutor.
Sumber: CNN Indonesia