KSP Soroti Potensi Korupsi Program Makan Bergizi Gratis
AKSINEWS.COM – Presiden Prabowo Subianto secara khusus menginstruksikan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Dudung Abdurachman untuk menyisir celah potensi korupsi dalam program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diambil guna memastikan program unggulan pemerintah tersebut berjalan tepat sasaran tanpa adanya kebocoran anggaran.
Dudung mengungkapkan bahwa salah satu celah krusial yang tengah disoroti adalah adanya dugaan praktik jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau lokasi dapur MBG. Menurutnya, informasi mengenai komersialisasi penentuan lokasi dapur ini sudah masuk dalam radar pengawasan KSP.
Selain persoalan titik lokasi, Dudung juga menaruh perhatian serius pada temuan mengenai operasional SPPG di lapangan. Berdasarkan data dari Badan Gizi Nasional (BGN), terdapat sekitar 1.720 unit SPPG yang saat ini dihentikan sementara operasionalnya. Namun, muncul laporan bahwa ribuan dapur tersebut disinyalir masih menerima aliran insentif sebesar Rp 6 juta per hari meskipun kegiatannya sudah mandek.
Terkait hal tersebut, Dudung memastikan akan turun langsung ke lapangan untuk memverifikasi laporan tersebut. Ia menegaskan tidak boleh ada dana yang tetap mengalir kepada pihak pengembang atau investor jika layanan kepada masyarakat tidak berjalan. Peninjauan lapangan ini juga mencakup pengecekan kualitas makanan guna mencegah terjadinya kasus keracunan atau penurunan standar gizi yang telah ditetapkan.
Mantan KSAD itu menekankan bahwa Presiden Prabowo sangat peduli terhadap transparansi program ini karena melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar. Oleh sebab itu, KSP akan memperkuat kolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait untuk menutup rapat celah ketimpangan yang ada.
Dudung berjanji akan mengungkap secara transparan kepada publik jika ditemukan bukti pelanggaran atau oknum yang mencoba bermain dalam program ini. Ia berkomitmen untuk menyampaikan langsung nama-nama pelaku yang tidak benar dalam menjalankan amanah rakyat agar ada efek jera dan pertanggungjawaban yang jelas. (red)