Kesepakatan AS-Iran Diwarnai Debat Sengit di Parlemen
AKSINEWS.COM – Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuat heboh publik setelah mengisyaratkan kesediaannya untuk membuka rincian kesepakatan terbaru dengan Iran kepada Kongres. Pernyataan ini disampaikan Trump di sela-sela pertemuan bilateral dengan Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al Nahyan dalam rangkaian KTT G7 2026 di Prancis. Langkah tersebut diambil menyusul derasnya tekanan dari anggota parlemen lintas partai yang menuntut transparansi penuh terkait isi perjanjian yang diklaim mampu mengakhiri ketegangan berkepanjangan antara kedua negara.
Trump menyatakan tidak keberatan untuk menyerahkan memorandum kesepakatan tersebut kepada Kongres, meski ia sempat berkelakar mengenai potensi persetujuan dari badan legislatif tersebut. Rencana pengungkapan detail kesepakatan ini dijanjikan akan dilakukan secara resmi pada Jumat mendatang saat prosesi penandatanganan di Jenewa. Kesepakatan awal yang diumumkan akhir pekan lalu tersebut mencakup poin perpanjangan gencatan senjata selama 60 hari serta menjadi fondasi bagi negosiasi lanjutan terkait program nuklir Teheran dan isu-isu strategis lainnya.
Respons dari Capitol Hill terhadap rencana ini terbelah dan penuh kewaspadaan. Pemimpin Mayoritas Senat John Thune mengaku belum menerima penjelasan resmi, sementara Pemimpin Minoritas Senat Chuck Schumer mendesak pemerintah untuk segera memberikan pengarahan terbuka kepada Kongres dan masyarakat. Schumer menegaskan bahwa rakyat Amerika berhak mengetahui apa yang sebenarnya dijanjikan pemerintah kepada Iran serta manfaat nyata yang akan diterima oleh Amerika Serikat dari perjanjian tersebut.
Perdebatan internal di Partai Republik pun turut memanas, di mana sejumlah sekutu Trump seperti Senator Lindsey Graham menekankan pentingnya Kongres untuk meninjau dan melakukan pemungutan suara atas perjanjian tersebut. Kekhawatiran senada disampaikan Senator Thom Tillis yang menilai bahwa setiap kesepakatan dengan Iran memerlukan persetujuan resmi Kongres agar memiliki kepastian hukum yang kuat. Ketegangan dipicu pula oleh munculnya laporan mengenai bantuan rekonstruksi senilai 300 miliar dolar AS dan pencairan aset Iran, yang langsung dibantah keras oleh Trump dan Wakil Presiden JD Vance sebagai informasi yang tidak benar.
Perwakilan Partai Demokrat, Senator Richard Blumenthal, memperingatkan potensi pemberian konsesi yang terlalu besar kepada Teheran. Meskipun terdapat keraguan dari berbagai pihak, pemerintah AS tetap berfokus pada dua poin utama yang telah disepakati, yakni pembukaan kembali jalur pelayaran strategis Selat Hormuz dan komitmen Iran untuk menghentikan pengembangan senjata nuklir. Trump mengklaim bahwa lalu lintas kapal di Selat Hormuz kini mulai kembali normal, yang diharapkan dapat menstabilkan rantai pasok minyak global sekaligus membantu menekan harga energi dunia. (red)