Babak Baru Industri Migas Jambi: 11.509 Sumur Minyak Rakyat Segera Dilegalkan

​AKSINEWS.COM – Provinsi Jambi memasuki era baru dalam pengelolaan sumber daya alam. Pemerintah Pusat, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), telah memastikan legalisasi puluhan ribu sumur minyak rakyat di seluruh Indonesia, di mana 11.509 sumur yang tersebar di tiga kabupaten di Jambi akan menjadi bagian terbesar yang diresmikan. ​Angka ini menjadikan Jambi sebagai salah satu wilayah dengan potensi migas rakyat legal terbesar secara nasional.

Legalisasi ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi.
​Keputusan ini menjadi kabar baik bagi ribuan penambang rakyat yang selama ini beroperasi secara ilegal di bawah bayang-bayang ketidakpastian.

​Angin Segar Bagi Rakyat dan Ekonomi Daerah

​Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos., menyambut baik keputusan ini, yang ia sebut sebagai “Angin Surga Ekonomi Daerah.”

Menurut Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, kebijakan ini adalah implementasi dari semangat Pasal 33 UUD 1945 untuk mengakhiri monopoli dan memberikan keadilan energi bagi rakyat.

​”Selama ini rakyat punya sumur dan minyaknya ada, tapi dikejar oknum dan hidup dalam ketakutan. Mulai Desember (2025), izin keluar dan mereka bisa bekerja dengan tenang, bermartabat, dan sesuai aturan,” ujar Bahlil.

​Syarat Teknis Utama Legalitas

​Proses legalisasi mensyaratkan dipenuhinya sejumlah persyaratan teknis ketat yang bertujuan menjamin keselamatan kerja, pelestarian lingkungan, dan kepatuhan operasional. Persyaratan tersebut mengacu pada standar minimum yang ditetapkan oleh Ditjen Migas Kementerian ESDM.

Seluruh kelompok penambang wajib berafiliasi atau bernaung di bawah BUMD, Koperasi, atau UMKM yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dan hasil produksi wajib dijual kepada PT Pertamina atau Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).
​
Dampak Ekonomi Signifikan

Peningkatan Kesejahteraan dan PAD
​Legalisasi 11.509 sumur minyak rakyat ini diprediksi membawa dampak ekonomi yang transformatif bagi Provinsi Jambi.

​Pemerintah menjamin skema pembelian minyak mentah hasil produksi rakyat yang jauh lebih baik dibandingkan harga yang berlaku di pasar gelap selama ini.

​Legalisasi ini mengubah status ribuan masyarakat dari pekerja ilegal menjadi pelaku utama dalam rantai pasok energi nasional, memberikan mereka martabat, kepastian hukum, dan akses ke sistem perbankan.

​Dengan beroperasinya sumur secara resmi, volume minyak yang diangkat (lifting) akan tercatat secara resmi, sehingga secara langsung akan menambah porsi Dana Bagi Hasil (DBH) Migas yang diterima oleh Provinsi Jambi dan kabupaten penghasil (Batang Hari, Muaro Jambi, dan Sarolangun).

​Legalisasi ini akan mengatasi potensi tax loss atau kehilangan potensi pajak yang selama ini terjadi akibat transaksi ilegal. Seluruh kegiatan menjadi transparan dan dikenakan pajak sesuai ketentuan negara.

​BUMD, Koperasi, dan UMKM yang ditunjuk sebagai pengelola legal akan menerima bagi hasil operasional yang signifikan, yang dapat digunakan untuk membangun infrastruktur desa dan memberdayakan ekonomi lokal.

​​Meskipun sumur rakyat bersifat kecil, total produksi dari 11.509 sumur yang terlegalisasi di Jambi akan memberikan kontribusi positif terhadap total lifting minyak nasional. Ini membantu pemerintah dalam upaya mengurangi ketergantungan pada impor migas yang saat ini masih besar.

red