Kemdiktisaintek Beri Sinyal Tutup Prodi yang Tak Relevan
AKSINEWS.COM – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) tengah mempersiapkan langkah strategis untuk menutup sejumlah program studi (prodi) di perguruan tinggi yang dinilai sudah tidak relevan dengan kebutuhan pertumbuhan ekonomi masa depan. Rencana kebijakan ini dijadwalkan akan segera dieksekusi dalam waktu dekat.
Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek, Badri Munir Sukoco, mengimbau agar seluruh pimpinan perguruan tinggi memiliki kerelaan untuk mulai memilah dan memilih prodi mana saja yang perlu dihentikan operasionalnya. Langkah ini dipandang perlu agar pendidikan tinggi di Indonesia bisa lebih fokus pada bidang yang memberikan dampak nyata bagi kemajuan bangsa.
Dalam Simposium Nasional Kependudukan Tahun 2026 yang berlangsung pada Kamis (23/4), Badri menegaskan bahwa kementerian memerlukan kebijakan bersama dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk konsorsium Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan (PTPK) dan para rektor. Menurutnya, proses pemilihan dan pemilahan ini bertujuan meningkatkan relevansi lulusan dengan dunia kerja.
Salah satu fokus utama evaluasi ini adalah sektor kependidikan yang dinilai mengalami kelebihan pasokan lulusan atau oversupply secara masif. Berdasarkan statistik pendidikan tinggi saat ini, rumpun ilmu sosial mendominasi hingga 60 persen, di mana porsi terbesarnya adalah prodi keguruan.
Badri memaparkan data yang cukup mencolok, di mana setiap tahunnya perguruan tinggi di Indonesia meluluskan sekitar 490 ribu sarjana kependidikan. Padahal, kebutuhan pasar tenaga kerja untuk posisi guru hanya berada di angka sekitar 20 ribu per tahun. Ketimpangan jumlah lulusan dan lapangan kerja ini menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera bertindak.
Selain sektor keguruan, Kemdiktisaintek juga menyoroti potensi kelebihan lulusan di bidang kedokteran pada tahun 2028 jika tidak ada intervensi kebijakan. Meskipun saat ini masih dibutuhkan, Badri memperkirakan jumlah dokter akan melampaui standar minimal Bank Dunia dalam beberapa tahun ke depan, ditambah lagi dengan masalah distribusi tenaga medis yang tidak merata di berbagai daerah.
Badri menyayangkan selama ini perguruan tinggi cenderung menggunakan pendekatan strategi berbasis pasar dalam membuka prodi. Artinya, jurusan yang diminati banyak calon mahasiswa akan terus dibuka tanpa mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang ekonomi nasional.
Ia menegaskan bahwa meskipun Indonesia sering menggaungkan bonus demografi, hal tersebut tidak akan membawa negara menjadi maju jika pendidikan tinggi tidak disesuaikan dengan kebutuhan ekonomi masa depan. Tanpa penyesuaian yang tepat, ketidakselarasan antara kompetensi lulusan dan kebutuhan industri akan terus menghambat cita-cita Indonesia menjadi negara maju.