Prabowo: Bersatu Tak Harus Masuk Pemerintah
AKSINEWS.COM – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa persatuan nasional tidak mengharuskan seluruh kekuatan politik bergabung ke dalam koalisi pemerintahan. Ia menyatakan menghormati sikap politik PDI Perjuangan (PDIP) jika memilih untuk berada di luar pemerintahan sebagai oposisi.
”Bersatu tidak berarti semua harus masuk pemerintah, tidak. PDIP boleh di luar, boleh. Tapi, kerja sama,” ujar Prabowo saat memberikan sambutan dalam Perayaan Natal Nasional 2025 di Lapangan Tenis Indoor Senayan, Jakarta, dilansir CNN Indonesia.
Prabowo menunjukkan komitmen untuk merangkul semua pihak tanpa memandang latar belakang kepartaian. Ia mencontohkan dukungannya terhadap Gubernur Jakarta, Pramono Anung, yang merupakan kader murni PDIP, sebagai bentuk profesionalisme dalam memimpin negara.
Langkah ini diambil untuk menunjukkan bahwa kepentingan daerah dan nasional harus melampaui sekat-sekat kepartaian demi stabilitas dan pembangunan.
Selain dinamika partai, Prabowo juga menyoroti implementasi program unggulannya, Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menegaskan program tersebut akan dijalankan secara merata di seluruh pelosok Indonesia, termasuk di provinsi-provinsi di mana ia mengalami kekalahan pada Pilpres 2024 lalu.
Sebagaimana diketahui, pasangan Prabowo-Gibran kalah dari pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar di wilayah Sumatera Barat dan Aceh. Meski demikian, Prabowo menjamin warga di wilayah tersebut tetap mendapatkan hak yang sama.
”Apakah saya larang MBG sampai ke Aceh? Aku kalah juga di Aceh. Tidak. Karena sekarang saya bukan milik satu partai, saya milik seluruh bangsa Indonesia,” tegas Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.
Sikap inklusif Prabowo juga terlihat dari komposisi kabinetnya saat ini. Muhaimin Iskandar, yang sebelumnya merupakan rival dalam Pilpres 2024, kini telah bergabung dalam pemerintahan dan menjabat sebagai Menko Pemberdayaan Masyarakat.
Melalui pesan ini, Presiden Prabowo ingin mengirimkan sinyal kuat bahwa meski persaingan politik telah usai, fokus utama pemerintah saat ini adalah rekonsiliasi dan pelayanan tanpa memandang latar belakang dukungan politik di masa lalu.
red