Menkeu Purbaya: Niatnya Benar, Tapi Cara Mainnya Jangan Bikin Masyarakat Kaget!
AKSINEWS.COM – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa blak-blakan menyuarakan kegelisahannya terkait “drama” penonaktifan mendadak jutaan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN di awal tahun 2026. Menurutnya, niat melakukan pembersihan data sudah benar, tapi caranya yang mendadak justru bikin gaduh di tengah masyarakat.
Purbaya menyoroti angka pencoretan peserta yang melonjak drastis. Bayangkan saja, ada sekitar 11 juta orang atau hampir 10% dari total peserta PBI yang statusnya mendadak nonaktif. Angka ini sangat jomplang dibanding tren sejak Juni 2025 yang biasanya hanya bergeser sekitar 1% atau di bawah satu juta peserta per bulan.
Purbaya menilai, lonjakan besar inilah yang memicu keresahan. Banyak warga baru sadar status kepesertaannya mati justru saat sudah berada di fasilitas kesehatan. ”Kalau hanya 1 persen, orang tidak ribut. Tapi kalau hampir 10 persen, semua yang sakit pasti terdampak. Terasa sekali di masyarakat,” kata Purbaya dalam rapat konsultasi bersama pimpinan Komisi DPR RI pada Senin (9/2/2026), dikutip detikcom.
Ia menegaskan bahwa secara prinsip, pemutakhiran data itu wajib agar subsidi negara tepat sasaran kepada warga miskin. Namun, ia mengingatkan agar teknis pelaksanaannya tidak kaku dan menyulitkan. “Pemutakhiran jangan bikin keributan,” tegasnya.
Menkeu mengusulkan jika ada pembaruan data dalam skala besar, prosesnya sebaiknya dibagi dalam rentang waktu 3 hingga 5 bulan, bukan sekaligus di satu waktu. Peserta yang akan dicoret sebaiknya diberi waktu 2 hingga 3 bulan sebelum status nonaktifnya benar-benar berlaku efektif.
“Begitu nama seseorang masuk daftar coret, sistem harus otomatis mengirimkan notifikasi, supaya mereka tahu dan bisa ambil langkah, apakah mau bayar mandiri atau urus administrasi lagi,” tambahnya.
Salah satu yang paling disesalkan Purbaya adalah dampak bagi pasien kronis, seperti pasien cuci darah yang jadwal pengobatannya tidak bisa ditunda. Ia merasa ironis karena secara anggaran negara sudah keluar, tapi cara eksekusinya justru merusak citra pemerintah.
”Jangan sampai orang yang sudah sakit, tiba-tiba mau cuci darah jadi tidak berhak. Itu kelihatannya kita konyol. Padahal uang yang kita keluarkan sama, tapi image jadi jelek,” pungkasnya. (red)