Lakon “Gugatan Madiun”: Saat Ksatria Menagih Janji Amarta
AKSINEWS.COM – Layar sinema demokrasi membentang luas di Alun-Alun Madiun. Namun, kali ini bukan lakon Brubuh Bharatayuda yang dipentaskan, melainkan sebuah simfoni politik sipil yang dimainkan oleh ribuan ksatria berbaju hitam dari Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT).
Aksi ini adalah sebuah sinyal politik yang benderang. Ibarat ksatria yang turun ke gelanggang bukan untuk merebut tahta, mereka hadir untuk menagih “Pusaka Kepastian” dari para pemegang kebijakan di negeri ini.
Di tengah riuh rendah fragmentasi sosial, aksi PSHT berdiri tegak sebagai pengingat bagi negara. Dalam filosofi wayang, seorang raja (negara) harus memegang teguh Sabda Pandhita Ratu, sekali berucap, tak boleh ditarik kembali.
Ketika “Surat Sakti” berupa SK Menteri Hukum RI telah diterbitkan, maka hukum telah diketuk. PSHT hadir di Alun-Alun bukan untuk menciptakan kegaduhan, melainkan menuntut agar negara tidak menjadi Raja Plin-plan yang ragu mengeksekusi aturannya sendiri.
Sikap ragu-ragu atau “abu-abu” dari aparat ibarat kabut halimun yang menyesatkan rakyat di akar rumput. Dalam kacamata politik sipil, pembiaran ini dinilai berbahaya. Tanpa ketegasan hukum, ruang-ruang gelap politalisasi akan terus menganga, memicu gesekan yang seharusnya bisa diredam dengan satu ketukan palu yang adil.
Setiap langkah kaki di Alun-Alun Madiun adalah doa dan investasi politik. Ini bukan soal menang-kalahan, tapi soal bagaimana kepercayaan rakyat terhadap hukum tetap tegak berdiri.
Aksi ini sekaligus menjadi Candradimuka, sebuah kawah ujian untuk memisahkan mana yang memiliki legitimasi nyata dan mana yang sekadar manuver klaim tanpa dasar. Publik diajak menonton dengan jernih bahwa ini bukan lagi soal adu banyak massa, melainkan soal siapa yang sah di mata konstitusi.
Panggung Madiun telah usai, namun pesannya masih menggema di langit-langit kekuasaan. Negara kini sedang diuji, apakah akan berdiri sebagai pengayom konstitusi yang gagah berani, atau membiarkan rakyatnya terus berada dalam kebingungan administratif?
Aksi PSHT bukan sekadar riuh jalanan. Ia adalah pesan politik yang “bernyawa”, sebuah tuntutan agar negara hadir secara utuh, menjamin bahwa hukum bukanlah sekadar tulisan di atas kertas, melainkan panglima yang harus dipatuhi semua kasta.
Salam Kampret! Mari jadi manusia memilih yang bukan disajikan.
Oleh: Kampret Sobo (Pemerhati Wayang Kontemporer)