Kemenbud dan BRIN Resmi Jalin Kerja Sama Riset Arkeologi hingga IP Nasional
AKSINEWS.COM – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) resmi menjalin kolaborasi strategis dengan Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) untuk memperkuat riset kebudayaan nasional. Kerja sama ini mencakup spektrum luas, mulai dari upaya pembuktian ilmiah jejak peradaban Nusantara yang diperkirakan telah ada sejak 1,8 juta tahun lalu hingga percepatan digitalisasi bahasa daerah di era kecerdasan buatan (AI).
Kepala BRIN, Arif Satria, mengungkapkan bahwa pengungkapan sejarah panjang Nusantara menjadi prioritas utama. Jika dugaan mengenai usia peradaban 1,8 juta tahun tersebut terbukti secara ilmiah, Indonesia akan menempati posisi yang sangat strategis dalam peta peradaban dunia. Posisi geografis Indonesia di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia menjadikannya titik temu berbagai peradaban besar, didukung oleh kekayaan luar biasa berupa 708 bahasa dan 1.340 kelompok etnis.
Arif menjelaskan bahwa tugas pembuktian ini berada di pundak Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa, dan Sastra (Arbastra) di bawah naungan BRIN. Saat ini, para peneliti arkeologi tengah bekerja keras mengumpulkan bukti ilmiah guna mengangkat karya-karya terbaik masyarakat Nusantara terdahulu ke permukaan.
Selain aspek sejarah, kolaborasi ini juga menyasar tantangan teknologi digital. Arif menyoroti rendahnya tingkat akurasi kecerdasan buatan dalam memahami bahasa daerah yang saat ini hanya berada di angka 42 persen, jauh di bawah bahasa Inggris yang mencapai 80 persen dan bahasa Indonesia di angka 60 persen. Menurutnya, digitalisasi bahasa daerah harus diperkuat agar kekayaan budaya Indonesia dapat terintegrasi dengan ekosistem digital global dan menjadi inspirasi bagi dunia.
Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan bahwa upaya memajukan kebudayaan nasional merupakan mandat konstitusi sesuai Pasal 32 ayat (1) UUD 1945. Ia menekankan bahwa tanggung jawab ini tidak hanya berada di tangan Kementerian Kebudayaan, tetapi merupakan kewajiban kolektif seluruh elemen pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah, termasuk pihak swasta.
Fadli Zon menambahkan bahwa sinergi antara Kemenbud, BRIN, serta kementerian terkait lainnya seperti Kementerian Komunikasi dan Digital serta Kementerian Ekonomi Kreatif sangat penting untuk mengoptimalkan pengelolaan data budaya. Salah satu fokus yang akan digarap adalah pengembangan Kekayaan Intelektual atau Intellectual Property (IP) berbasis aset budaya yang selama ini dinilai belum dimaksimalkan. Melalui integrasi sumber daya ini, kekayaan budaya Nusantara diharapkan tidak hanya terlestarikan, tetapi juga memiliki nilai tambah di era digital. (red)