Ironi Ibu Kota: Upah Buruh Jakarta Justru di Bawah Bekasi dan Karawang
AKSINEWS.COM – Jakarta kembali menjadi panggung ketegangan antara kebijakan pemerintah dan tuntutan kesejahteraan kaum pekerja. Keputusan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta tahun 2026 sebesar Rp 5.729.876 langsung memicu gelombang penolakan keras dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh.
Kenaikan sebesar 6,17 persen atau setara Rp 333.115 dari tahun sebelumnya ini dinilai jauh dari kata layak. Bagi Presiden KSPI, Said Iqbal, angka tersebut bukan sekadar statistik, melainkan simbol ketidakadilan bagi lebih dari satu juta buruh yang menggantungkan hidup di pusat nadi ekonomi Indonesia.
Poin utama yang menjadi sorotan tajam buruh adalah kenyataan pahit bahwa upah di Jakarta kini tertinggal dibandingkan daerah penyangganya. Saat Jakarta menetapkan angka di kisaran Rp 5,73 juta, upah minimum di Kabupaten Bekasi dan Karawang justru sudah menyentuh angka Rp 5,95 juta.
Said Iqbal mempertanyakan logika di balik penetapan tersebut. Menurutnya, sangat tidak masuk akal jika Jakarta yang memiliki biaya hidup jauh lebih mahal justru memberikan upah yang lebih rendah bagi pekerjanya.
Ia menegaskan bahwa tuntutan buruh adalah upah sebesar 100 persen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) versi Kementerian Ketenagakerjaan, yakni Rp 5,89 juta. Selisih Rp 160.000 antara penetapan gubernur dan standar KHL dianggap sebagai angka krusial yang menentukan apakah seorang buruh bisa makan dengan layak atau tercekik kebutuhan transportasi.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebenarnya mencoba meredam gejolak dengan menawarkan bantuan sosial berupa insentif transportasi, air bersih, hingga BPJS. Namun, langkah ini ditampik mentah-mentah oleh serikat buruh. Bagi mereka, insentif tersebut bukan bagian dari upah tetap dan jangkauannya sangat terbatas karena bergantung pada anggaran daerah serta kuota tertentu.
Argumen Said Iqbal semakin kuat dengan menyitir data Badan Pusat Statistik yang menyebutkan bahwa biaya hidup riil untuk keluarga kecil di Jakarta bisa mencapai Rp 15 juta per bulan. Dengan UMP yang ditetapkan sekarang, pendapatan buruh bahkan tidak mampu menutupi sepertiga dari kebutuhan hidup nyata di ibu kota.
Buruh Jakarta tidak akan tinggal diam menerima keputusan yang dianggap sebagai kebijakan upah murah ini. Langkah hukum sudah disiapkan, di mana KSPI berencana melayangkan gugatan terhadap keputusan UMP ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Namun, jalur hukum bukan satu-satunya jalan. Sebagai bentuk protes fisik, ribuan buruh dijadwalkan akan mengepung Istana Negara dan Balai Kota DKI Jakarta pada akhir Desember hingga minggu pertama Januari 2026. Aksi massa ini menjadi peringatan bagi pemerintah bahwa tekanan ekonomi yang terus menghimpit daya beli masyarakat dapat memicu instabilitas sosial yang lebih besar.
Penetapan UMP Jakarta 2026 yang menggunakan formula indeks 0,75 berdasarkan peraturan terbaru kini berada di tengah persimpangan. Di satu sisi, pemerintah berpegang pada regulasi, sementara di sisi lain, para pekerja berjuang demi sesuap nasi yang lebih bermartabat di tengah megahnya gedung-gedung pencakar langit Jakarta.
red