Editorial: Ambisi Prabowo dan Lonceng Kematian Hutan Papua
AKSINEWS.COM – Di bawah langit Merauke yang kian gerah, sebuah narasi besar sedang dipahat. Presiden Prabowo Subianto, dengan semangat patriotisme panglima, memandang rimba Papua bukan sekadar deretan pohon, melainkan lumbung energi masa depan. “Kedaulatan energi,” pekiknya. Senjatanya? Sawit.
Di balik jargon kemandirian itu, tersimpan kontradiksi yang menusuk, kita sedang menanam bencana di atas tanah yang selama ini menjaga kita tetap bernapas.
Prabowo tidak main-main. Visi hilirisasi sawit untuk biofuel adalah “anak emas” dalam kebijakan ekonominya. Papua, sebagai benteng terakhir hutan tropis Indonesia, kini berada di bidikkan. Ratusan ribu hektar hutan primer direncanakan berubah menjadi barisan monokultur yang kaku.
Namun, ada ironi yang enggan dibahas di meja-meja rapat istana. Menanam sawit di Papua bukan sekadar mengganti jenis tanaman, itu adalah pembedahan ekologis besar-besaran.
Secara sains, logika sawit sebagai penyelamat ekonomi bertabrakan keras dengan hukum alam. Hutan alam Papua memiliki struktur perakaran yang kompleks dan berlapis, bertindak sebagai spons raksasa yang menyerap curah hujan ekstrem. Ketika hutan diganti sawit, “spons” itu hancur.
Sawit tidak memiliki kemampuan infiltrasi air seefektif hutan hujan. Air hujan yang jatuh tak lagi meresap, melainkan menjadi surface run-off (aliran permukaan) yang beringas.
Tanpa tajuk hutan yang rapat untuk memecah butiran hujan, tanah Papua yang kaya nutrisi namun labil akan terkikis. Hasilnya? Banjir bandang di hilir dan tanah longsor di kemiringan.
Kita tidak perlu berimajinasi jauh. Lihatlah Kalimantan dan Sumatra. Daerah yang dulu asing dengan banjir, kini rutin terendam setiap kali langit mendung sedikit saja. Apakah kita ingin mengekspor tragedi yang sama ke Timur?
Mengutip data dari berbagai lembaga advokasi lingkungan seperti Greenpeace dan Pusaka, diperkirakan lebih dari 1,1 juta hektar hutan di Tanah Papua telah dilepaskan untuk perkebunan sawit. Sebagai gambaran, luas ini hampir setara dengan 17 kali luas wilayah DKI Jakarta.
Di Kabupaten Boven Digoel saja, terdapat konsesi raksasa yang mengancam salah satu benteng hutan primer terakhir di Asia seluas 280.000 hektar.
Ambisi swasembada energi Prabowo berisiko mempercepat konversi lahan yang tersisa, mengubah hutan lindung menjadi status Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK).
Sangat kontradiktif ketika pemerintah berbicara tentang mitigasi perubahan iklim di forum internasional, namun di dalam negeri, mereka mencabut “jantung” iklim itu sendiri.
”Memaksa sawit tumbuh di tanah Papua adalah bentuk arogansi pembangunan yang abai pada topografi. Kita menyebutnya ‘pembangunan’, alam menyebutnya ‘penggundulan’.”
Prabowo mungkin melihat sawit sebagai solusi kemiskinan dan ketergantungan energi. Namun, jika harga yang harus dibayar adalah hilangnya ruang hidup masyarakat adat dan datangnya siklus bencana tahunan, bukankah itu berarti kita sedang membeli masa depan dengan cara menghancurkannya?
Jika ambisi ini diteruskan tanpa audit lingkungan yang jujur dan radikal, maka sejarah akan mencatat pemerintahan ini bukan sebagai pembawa kedaulatan, melainkan sebagai arsitek bencana ekologis terbesar di ufuk timur.
Jangan sampai, ketika tangki-tangki kita penuh dengan biofuel, rumah-rumah rakyat di Papua justru tenggelam oleh lumpur dan air mata. Sebab, alam tidak pernah bisa disuap dengan angka pertumbuhan ekonomi.
red