Daulat Indonesia di Tanah Suci dan Teka-Teki Efisiensi Biaya Haji
AKSINEWS.COM – Mimpi besar Indonesia untuk memiliki “kaki” yang kokoh di Tanah Suci mulai menampakkan wujudnya. Melalui Badan Pengelola Investasi Danantara, pemerintah di bawah komando Presiden Prabowo Subianto resmi menyiapkan dana jumbo sebesar US$800 juta (sekitar Rp13,34 triliun) untuk menyulap kawasan Makkah menjadi “Kampung Haji” milik Indonesia.
Langkah agresif ini ditandai dengan akuisisi Novotel Makkah Thakher City dan pembelian 5 hektare lahan strategis. Namun, di balik kemegahan 13 tower hotel dan mal yang akan menjulang di tahun 2026, muncul pertanyaan kritis, Apakah ini murni untuk kenyamanan jemaah, ataukah negara sedang mencari ceruk bisnis dari keringat para tamu Allah?
Selama puluhan tahun, Indonesia adalah pengirim jemaah haji terbesar di dunia, namun ironisnya, kita selalu menjadi “penyewa” abadi. Setiap tahun, triliunan rupiah mengalir ke kantong pemilik hotel di Arab Saudi tanpa ada aset yang tersisa bagi negara.
Urgensi pembangunan Kampung Haji ini terletak pada kepastian akomodasi. Dengan target total 6.025 kamar yang mampu menampung 23.000 jemaah, Indonesia kini memiliki daya tawar (bargaining power) yang lebih kuat.
Al-Hujun yang rampung pada 2026 akan menghubungkan langsung kawasan ini ke Masjidil Haram via tunnel luas yang bisa diakses buggy.
Memanfaatkan perubahan aturan kepemilikan lahan bagi asing di Arab Saudi per Januari 2026, Indonesia tidak lagi sekadar “numpang lewat”, melainkan menjadi pemilik aset di jantung peradaban Islam.
Janji Penurunan Biaya Haji, Mungkinkah?
Logika ekonomi investasi ini seharusnya bermuara pada satu hal, Penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Dengan memiliki hotel sendiri, komponen biaya akomodasi yang biasanya fluktuatif mengikuti harga pasar dan nilai tukar dolar seharusnya bisa ditekan.
Danantara, bersama BPKH dan BP Haji, memikul beban moral untuk membuktikan bahwa investasi Rp13,34 triliun ini bukan sekadar pemindahan aset, melainkan instrumen untuk membuat haji lebih terjangkau bagi rakyat kecil.
Negara Berbisnis dengan Rakyat?
Rencana pembangunan mal di tengah kompleks hunian jemaah memicu diskusi hangat. Apakah pemerintah sedang memfasilitasi kebutuhan logistik jemaah, atau justru terjun ke bisnis ritel yang menyasar uang saku para jemaah?
Pemerintah perlu transparan dalam mengelola keuntungan dari ekosistem ini. Jika mal dan hotel tersebut menghasilkan profit, apakah keuntungan itu akan dikembalikan untuk menyubsidi jamaah haji di masa depan (melalui nilai manfaat BPKH), atau hanya menjadi angka di neraca perusahaan Danantara?
”Pembangunan ini adalah perintah langsung Presiden. Harapannya, pada kuartal IV 2026, kita sudah mulai membangun di atas tanah milik sendiri,” ujar CEO Danantara, Rosan Roeslani, dilansir CNN Indonesia.
Kampung Haji Makkah adalah lompatan besar yang ambisius. Jika dikelola dengan integritas, ini adalah solusi jangka panjang untuk kemandirian haji Indonesia. Namun, jika ia hanya menjadi proyek mercusuar tanpa dampak nyata pada penurunan biaya haji, maka narasi “negara berbisnis dengan jemaah” akan sulit untuk ditepis.
red