Curhat Setyo Budiyanto di Senayan: Sinyal Darurat Krisis Personel di Tubuh Antirasuah
AKSINEWS.COM – Di balik dinding kokoh Gedung Merah Putih, sebuah tantangan besar tengah membayangi efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia. Bukan soal teknis penyidikan atau kebuntuan hukum, melainkan masalah mendasar yang menyentuh jantung organisasi: krisis jumlah personel dan ketimpangan kesejahteraan pegawai.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, memilih untuk tidak menutup-nutupi kondisi tersebut saat memberikan laporan di hadapan Komisi III DPR RI, Rabu (28/1/2026). Dalam rapat kerja yang berlangsung di Kompleks Senayan, Setyo melempar pesan terbuka bahwa meski semangat kerja tak kendur, kapasitas fisik lembaga yang dipimpinnya sedang berada di titik yang tidak maksimal.
Setyo secara gamblang membedah anatomi masalah internal KPK saat ini. Menurutnya, penanganan perkara korupsi memang tetap berjalan sesuai relnya tanpa kendala teknis yang berarti. Namun, ia menekankan bahwa jumlah sumber daya manusia (SDM) yang ada saat ini sudah tidak lagi proporsional dengan beban kerja yang terus meningkat.
Keterbatasan jumlah personel ini menjadi paradoks di tengah tuntutan publik yang ingin KPK lebih agresif. Setyo mengakui bahwa jumlah pegawai saat ini berada pada level yang kurang ideal untuk bisa mengawal setiap jengkal potensi kerugian negara secara maksimal. Tanpa pasukan yang cukup, gerak KPK ibarat mesin yang dipaksa bekerja pada putaran tinggi namun kekurangan komponen pendukung.
Persoalan menjadi kian kompleks ketika Setyo menyentuh isu sensitif mengenai sistem penggajian. Di dalam internal KPK, rupanya sedang terjadi jurang pemisah antara pegawai lama dan pegawai baru. Disparitas ini tidak hanya terjadi pada lingkup internal, tetapi juga mencakup skema upah bagi para Pegawai Negeri yang Dipekerjakan (PNyD), seperti personel yang berasal dari unsur Kepolisian dan Kejaksaan.
Ketimpangan ini bukan sekadar urusan angka di atas kertas, melainkan isu moralitas dan keadilan organisasi. Perbedaan “nasib” dalam satu atap kerja yang sama berisiko menggerus soliditas tim yang seharusnya menjadi garda terdepan melawan korupsi. Setyo menyadari betul bahwa motivasi kerja sangat erat kaitannya dengan bagaimana lembaga menghargai keringat para pegawainya secara adil.
Meski memaparkan sejumlah kendala, Setyo tidak datang ke Senayan dengan tangan hampa. Ia membawa kabar gembira mengenai hasil koordinasi intensif dengan Menteri Keuangan. Komunikasi maraton yang dilakukan belakangan ini diklaim telah membuahkan jalan keluar yang konkret.
Targetnya jelas, tahun 2026 harus menjadi tahun penghapusan disparitas. Setyo berharap dengan selesainya masalah penggajian ini, tidak ada lagi sekat kecemburuan antara pegawai lama dan baru. Dengan kesejahteraan yang setara, fokus para punggawa antirasuah diharapkan bisa kembali sepenuhnya pada misi utama tanpa terdistraksi oleh urusan domestik organisasi.
Kini, bola panas berada pada implementasi janji tersebut. Jika masalah SDM dan gaji ini tuntas, publik tentu menanti gebrakan baru dari KPK yang lebih bertenaga dan solid di bawah kepemimpinan Setyo Budiyanto.
Sumber: detikcom