Bandara ‘Hantu’ di Jantung Industri: Ancaman Kedaulatan Ekonomi Indonesia
AKSINEWS.COM – Alarm keras berbunyi di jantung pertahanan negara. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin secara eksplisit menunjuk Bandara di Kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah, sebagai ancaman nyata terhadap kedaulatan ekonomi Indonesia.
Menhan menyoroti fakta mengejutkan, sebuah bandara yang melayani ratusan penerbangan dan puluhan ribu penumpang per tahun, beroperasi tanpa satupun perangkat negara, tanpa Imigrasi, Bea Cukai, maupun Karantina.
”Ini anomali. Bandara tapi tak memiliki perangkat negara. Ada celah yang membuat rawan kedaulatan ekonomi. Tidak boleh ada negara di dalam negara!” tegas Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, dilansir dari detikcom.
Pangkalan Swasta di Jantung Industri
Pernyataan ini dilontarkan usai Menhan menyaksikan Latihan Pertahanan Terintegrasi 2025 di Morowali pada Kamis, 20 November 2025. Lokasi tersebut memperkuat spekulasi bahwa fokus utama adalah Bandara IMIP (kode ICAO: WAMP), yang dikelola sepenuhnya oleh pihak swasta dan konsorsium dengan dominasi investasi Tiongkok.
Bandara IMIP, meskipun berstatus Bandara Khusus (4B) dan berada di bawah Otoritas Bandar Udara Wilayah V Makassar, mencatat lalu lintas udara padat. Hingga 2024, bandara ini melayani 534 penerbangan dan mengangkut 51.800 penumpang.
Landasan pacunya sepanjang 1.890 meter dengan lebar 30 meter dan daya dukung PCN 68/F/C/X/T menunjukkan fasilitas ini setara dengan bandara domestik yang sibuk. Namun, pengawasan negara di pintu masuk dan keluar utama logistik dan TKA tersebut justru nihil.
Kemenhan Bergerak Cepat Laporan ke Presiden
Menanggapi situasi yang disebut Satgas PKH sebagai “negara di dalam negara” ini, Menhan Sjafrie menyatakan akan segera mengambil tindakan tegas.
“Hasil temuan lapangan ini segera dilaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto untuk penanganan tingkat tinggi,” ungkapnya.
Kemenhan berjanji akan menegakkan regulasi secara absolut. Penertiban ini meliputi penempatan permanen aparatur Bea Cukai dan Imigrasi untuk mengontrol arus barang, modal, dan terutama, mobilitas Tenaga Kerja Asing (TKA).
Komisi I DPR RI (Pertahanan) mendesak Kemenhub dan Kemenkeu untuk bertindak cepat, bahkan mengancam akan melakukan kunjungan kerja mendadak ke Morowali untuk memastikan tidak ada lagi kerugian kedaulatan yang ditoleransi.
Tuntutan penegakan kedaulatan ini kini menjadi fokus nasional, menanti langkah nyata dari pemerintah pusat untuk mengakhiri anomali bandara swasta yang dinilai telah terlalu lama luput dari kontrol otoritas negara.
red