LBH Civitas Cendikia Tolak Rencana Proyek Geotermal

AKSINEWS.COM – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Civitas Cendikia menolak rencana pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM yang akan melanjutkan lelang proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB).

Kementerian ESDM mengumumkan lelang terbatas untuk tujuh wilayah penugasan survei pendahuluan dan eksplorasi (PSPE) panas bumi. Salah satu dari tujuh lokasi tersebut berada di Jenawi, Karanganyar, yang dinilai mampu menghasilkan kapasitas 86 MW (dengan rencana awal ±55 MW).

Menurut Direktur LBH Civitas Cendikia, Isa Ansori, akan terjadi dampak nyata yang mengancam dari aktivitas geotermal, termasuk rencana eksplorasi dan pengeboran.

Diantara dampak nyata yang akan terjadi adalah: Pertama, ancaman terhadap sumber daya air. Pengeboran dan penggunaan teknik fracking (penyuntikan air bertekanan tinggi) dikhawatirkan akan mengganggu atau bahkan merusak akuifer dan jaringan air tanah vital yang selama ini menjadi sumber utama air minum dan irigasi pertanian di lereng Lawu.

Kedua, resiko geologi dan bencana. Gunung Lawu adalah gunung yang ‘tidur’ dan memiliki nilai geologi yang sensitif. Aktivitas pengeboran dalam skala besar dikhawatirkan dapat memicu ketidakstabilan geologi lokal, termasuk potensi gempa minor.

Ketiga, kerusakan ekosistem dan cagar budaya. Proyek pembangunan infrastruktur akan menyebabkan deforestasi dan kerusakan habitat flora-fauna langka Lawu, serta berpotensi mengancam situs-situs suci dan cagar budaya yang tersebar di wilayah Jenawi dan sekitarnya.

LBH Civitas Cendikia menuntut kepada pemerintah pusat, khususnya Kementerian ESDM untuk segera: Pertama, membatalkan rencana lelang dan Proyek Eksplorasi Geotermal di Wilayah Lawu (Jenawi, Karanganyar) secara permanen.

Kedua, mengalihkan Kebijakan Energi Terbarukan ke sumber yang benar-benar ramah lingkungan dan tidak mengancam sumber daya air serta kehidupan masyarakat lokal.

Ketiga, melakukan dialog terbuka dan transparan dengan melibatkan unsur masyarakat secara penuh sebelum mengambil keputusan yang berdampak luas pada kelangsungan hidup warga.

“Kami tidak anti terhadap energi terbarukan, tapi kami menolak cara eksploitatif yang merusak Lawu. Kami mendesak pemerintah untuk mendengarkan suara masyarakat dan melindungi gunung ini,” tandas Isa. (red)