Publik Menanti Sikap PDIP Nonaktifkan Deddy Sitorus

AKSINEWS.COM – Gelombang penonaktifan anggota DPR oleh partai politik terus berlanjut dan kini sorotan publik beralih ke politikus PDIP Deddy Sitorus.

Salah satu desakan keras datang dari aktivis diaspora sekaligus influencer, Salsa Erwina Hutagalung. “PDI Perjuangan, hari ini kita melihat beberapa anggota yang pernah berlaku arogan dan menyakiti masyarakat sudah dinonaktifkan oleh partai masing-masing. Tapi sampai saat ini kita masih menunggu, bagaimana dengan jawaban kalian terhadap anggota kalian yang pernah menghina rakyat, terutama juara dunia manusia paling arogan sedunia yang tidak mau disamakan dengan rakyat jelata,” kata Salsa dalam unggahan di akun Instagram @salsaer, dilansir dari RMOL, Selasa (2/9).

Ia menegaskan publik tidak hanya menunggu penonaktifan, melainkan juga pemecatan total. “Semoga kalian datang dengan respon yang sangat tegas, pecat sebagai anggota parlemen, pecat sebagai anggota parpol, dan diharamkan untuk masuk lagi ke partai politik. Yang tegas, yang jelas, yang transparan,” tambahnya.

Saat ini sudah lima legislator resmi dinonaktifkan oleh partainya masing-masing. Langkah ini diambil setelah mereka dinilai arogan atau menyampaikan pernyataan yang dianggap tidak empati terhadap masyarakat.

Kelima anggota dewan tersebut adalah Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Partai Nasdem, Surya Utama (Uya Kuya) serta Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dari Partai Amanat Nasional (PAN), serta Wakil Ketua DPR Adies Kadir dari Partai Golkar.

Setelah kelima nama ini, nama Deddy Sitorus mulai santer diperbincangkan publik. Anggota Komisi II DPR Fraksi PDIP itu kembali disorot setelah pernyataannya dalam acara Kontroversi di Metro TV pada Desember 2024 kembali viral pada Agustus 2025.

Saat itu, Deddy menyebut perbandingan gaji anggota DPR dengan pekerja bergaji UMR sebagai “sesat logika” dan menggunakan istilah “rakyat jelata” untuk menggambarkan masyarakat berpenghasilan rendah.

Pernyataan tersebut memicu kemarahan publik karena dianggap merendahkan dan bertentangan dengan citra PDIP yang dekat dengan wong cilik. (red)